Makalah Kebijakan Publik Mid

Makalah Kebijakan Publik Mid
  • Makalah Kebijakan Publik Mid

  • Views 16

  • Downloads 0

  • File size 300KB
  • Author/Uploader: chuny

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang perlu adanya proses untuk menjadi maju, salah satu proses tersebut adalah dengan mencerdaskan anak bangsa dengan pendidikan yang bermutu atau berkualitas benar lah yang dapat meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Dari zaman ke zaman sistem kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia selalu ada perubahan demi mencerdaskan anak bangsa. Salah satu sistem kurikulum yang baru saat ini adalah sistem KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Sejak digulirkan Juni 2006, banyak muncul persoalan dalam penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yaitu tidak memadainya kualitas SDM yang mampu menjabarkan KTSP di satuan pendidikan yang kurangnya sarana pendukung perlengkapan pelaksanaan KTSP, belum sepenuhnya guru memahami KTSP secara utuh, baik dan dari segi konsep maupun penerapannya di lapangan. Persoalan-persoalan tadi diperparah oleh tidak sinkornnya materi yang dibuat oleh sejumlah penerbit yang menterjemahkan KTSP ke dalam versi, sehingga membuat konsentrasi para siswa menjadi semakin terpecah karena harus membeli buku dalam banyak versi. Lebih dari itu, pengurangan jumlah jam pelajaran seperti yang

1

diamanatkan oleh kurikulum ini berdampak pada penghasilan guru, karena otomatis akan mengurangi penghasilan mereka terutama guru honor.

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian kurikulum dan KTSP? 2. Apa prinsip pengembangan KTSP? 3. Bagaimana penerapan KTSP di sekolah-sekolah? 4. Apa sebab-sebab KTSP tidak dapat diterapkan di sekolah? 5. Apa solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penerapan KTSP

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui pengertian kurikulum dan KTSP 2. Untuk mengetahui prinsip pengembangan KTSP 3. Untuk mengetahui penerapan KTSP di sekoah 4. Untuk mengetahui sebab-sebab KTSP tidak diterapkan di sekolah 5. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam penerapan KTSP

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Kurikulum dan KTSP Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang di daerah. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas Standar Isi (SI), Proses, Kompetensi Lulusan (SKL),Tenaga

Kependidikan,

Saran

dan

Prasarana,

Pengeloalaan,

Pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

merupakan

acuan

utama

bagi

satuan

pendidikan

dalam

mengembangkan kurikulum. Apabila kita telusuri asbabul furuj KTSP, di mana konsep kurikulum menurut standar nasional pendidikan merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran

3

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain dari itu penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam undang-undang 20/2003 dan PP 19/2015. Paduan yang disusun BSNP terdiri dari 2 bagian. Pertama,

paduan

umum

yang

memuat

ketentuan

umum

pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam SI dan SKL. Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam UU 20 /2013 dan ketentuan PP 19/2015 serta prinsip dan langkah yang harus di acuh dalam pengembangan KTSP. Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan pedoman pada paduan umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP tertentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah NKRI dan hendaknya digunakan sebagai reverensi. Badan standar nasional pendidikan (BSNP) menggariskan bahwa KTSP di kembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

4

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 6. Belajar sepanjang hayat 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah Paduan pegembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk: belajar dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. B. Landasan dan Tujuan Penyusunan KTSP 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006. 2. Tujuan Penyusunan Tujuan panduan penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan

5

SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. Prinsip Pengembangan KTSP Prinsip-prinsip pengembangan KTSP adalah: KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

D. Penerapan KTSP Di sekolah-sekolah Menurut Prof. Dr. Yusufhadi Miarso, M.Sc. pada kuliah umum Teknologi Pendidikan tanggal 7 September 2009 Di Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya menyatakan bahwa “ bahwa hampirseluruh guru di Indonesia hanya bisa mengkopi KTSP yang sudah ada untuk diterapkan di

6

sekolah mereka masing-masing tanpa memperhatikan dan disesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah/daerah tersebut. Implementasi kurikulum dijelaskan oleh Saylor dan Alexander (1974) dalam Miller and Seller (1985 : 246) sebagai proses menerapkan rencana kurikulum (program) dalam bentuk pembelajaran, melibatkan interaksi siswaguru dan dalam konteks persekolahan. Problem konsep inilah yang bagi pengelola pendidikan sudah melaksanakan KTSP dengan bukti adanya dokumen yang tersusun rapi. Para supervisior menilai, para pengelola pendidikan belum menerapkan KTSP sebagaimana yang diharapkan. Di mana dalam implementasi KTSP sebenarnya lebih cenderung mengarah pada pendekatan enactement curriculum dibandingkan dengan fidelity perspective maupun mutual adaptif. Pendekatan enactment pernah dikembangkan oleh Jackson (1991 : 492) mempunyai ciri utama pelaksana kurikulum melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksaan kurikulum. Mereka menjadi kreator dalam implementasi kurikulum, yang nantinya kurikulum sebagai proses akan tumbuh dan berkembang dalam interaksi guru dan siswa. Terutama dalam membentuk kemampuan berfikir dan bertindak. Sampai saat ini kenyataanya di lapangan masih ada beberapa sekolah yang belum benar-benar mengimplementasikan KTSP sesuai standar isi yang disusun BSNP. Munculnya persoalan-persoalan tadi disebabkan oleh tidak siapnya pemerintah membuat strategi implementasi kebijakan, misalnya

7

kurang diantsipasi kesiapan tenaga pendidik dan kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok tanah air. E. Sebab-sebab KTSP tidak dapat Diterapkan Di sekolah 1. KTSP, kurikulum yang tidak sistematis ketidaklogisan KTSP terjadi karena sekolah diberi kebebasan untuk mengalaborasi kurikulum inti yang dibuat pemerintah, tetapi evaluasi nasional oleh pemerintah melalui ujian nasional (UN) justru paling menentukan kelulusan siswa. Menurut Dr. Daniel M. Rosyid sebagai Pengamat Pendidikan dalam Seminar Nasional Pro dan Kontra Seputar UNAS, Universitas PGRI Surabaya “Ujian nasional menunjakkan pola sikap yang keliru, karena menafikkan peran guru. Ujian nasional menunjukkan sikap pemerintah memberikan labeling baru kepada guru, bahwa guru saat ini tidak memiliki wewenang, dan tidak mendapatkan lagi kepercayaan. Jika hal ini berlangsung secara terbuka dan terus-menerus, maka guru kehilangan kewibawaan di depan siswa”. 2. KTSP tidak fungsional Kurikulum ini menjadi tidak logis karena tidak proporsionalnya pembagian tugas pengembangan antara pemerintah dan sekolah. 3. Tidak siapnya pemerintah membuat startegi implementasi kebijakan, misalnya kurang diantisipasi kesiapan tenaga pendidik dan kurangnya sosialisasi sampai keseluruh pelosok tanah air. 4. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung terlaksananya KTSP.

8

F. Solusi dari Permasalahan yang Dihadapi dalam Penerapan KTSP Segala persoalan yang muncul akibat penerapan KTSP ini seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah (Depdiknas) agar tidak menambah daftar carut marut wajah pendidikan di Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut: 1. Penentuan kelulusan siswa tidak harus berpatokan pada nilai UN yang ditetapkan pemerintah tetapi dikembalikan pada guru yang mengajar di sekolah tersebut. 2. Seharusnya pemerintah hanya menetapkan kerangka umum dari tujuan atau kompetensi, isi, strategi, dan evaluasi, sedangkan pengembangannya secara rinci menjadi siap pakai diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. KTSP

dikembangkan

sesuai

dengan satuan pendidikan, potensi

daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik dengan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BNSP. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan, dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) dan departemen

yang

menangani urusanpemerintah di bidang agama (MI, MTS, MA) 3. Sosialisasi yang terus-menerus harus dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan beragam perangkat media secara tepat sasaran. Agar, para pelaku pendidikan mengerti secara jelas maksud dan tujuan dari KTSP ini

9

sehingga meningkatkan kualitas tenaga pendidik terkait konsep dan aplikasi KTSP 4. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksankanya KTSP. Kebijakan-kebijakan tersebut harus senantiasa diobservasi dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan, agar kebijakan itu benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan pemerintah.

10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Proses penerapan KTSP belum terlaksananya sepenuhnya dan memang sulit untuk penerapannya. Hal ini disebabkan oleh: 1. KTSP, kurikulum yang tidak sistematis 2. KTSP tidak fungsional 3. Tidak siapnya pemerintah membuat strategi implementasi kebijakan, misalnya kurang diantisipasi kesiapan tenaga pendidik dan kurangnya sosialisasi sampai ke seluruh pelosok tanah air. 4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya KTSP Kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah penerapan KTSP di sekolah adalah: 1. Penentuan kelulusan siswa tidak harus berpatokan pada hasil nilai UN yang ditetapkan pemerintah tetapi dikembalikan pada guru yang mengajar di sekolah tersebut. 2. Seharusnya pemerintah hanya menetapkan kerangka umum dari tujuan atau kompetensi, isi, strategi, dan evaluasi, sedangkan pengembangannya secara rinci menjadi siap pakai diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. 11

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya KTSP.

B. Saran Demikianlah makalah yang dapat pemakalah sampaikan. Pemakalah menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat pemakalah harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini berguna bagi kita semua. Terima kasih

12

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tilaar, H.A.R. Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis. Jakarta: Rineka Cipta, 2006 http://www.unipasby.ac.id/node/ ,16 Juli 2008

13