KAK Kampung Lio PDF

KAK Kampung Lio PDF
  • KAK Kampung Lio PDF

  • Views 9

  • Downloads 1

  • File size 218KB
  • Author/Uploader: Richard Stevans

50

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA(KAK) Uraian Pendahuluan3 1.

Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dalam Bab XA Hak Asasi Manusia pasal 28H bahwa “(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Atas dasar tersebut, maka setiap warga negara Indonesia yang tinggal dalam wilayah Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat dan baik. Perkembangan dan peningkatan aktifitas dan jumlah penduduk serta keterbatasan lahan mengakibatkan pesatnya perkembangan fisik sebuah kota. Sementara itu pembangunan dan pengendalian kota cenderung tidak mampu mengantisipasi pertumbuhan kota tersebut. Akibatnya, kota tumbuh dan berkembang secara tidak terencana, serta mengakibatkam penurunan kualitas dan fungsi kota itu sendiri. Penurunan kualitas ini diindikasikan dengan semakin banyaknya kawasan permukiman yang berkembang dengan tidak memperhatikan keharmonisan dan kaidah-kaidah tata ruang, daya dukung dan daya tampung, serta infrastruktur yang layak dan memadai sehingga menyebabkan kawasan menjadi tidak layak huni. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dalam RPJMN 2015-2019 penanganan kawasan kumuh menjadi salah satu prioritas, dimana pemerintah pusat telah menargetkan untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh di tahun 2019. Penanganan kawasan kumuh tersebut dilakukan secara konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah berdasarkan pembagian urusan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kota Depok sendiri pada tahun 2015 telah mengeluarkan SK Walikota tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Depok, di mana berdasarkan SK Walikota tersebut Kota Depok memiliki kawasan permukiman kumuh perkotaan seluas 132,72 Ha yang tersebar di 11 kelurahan. Perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam SK perlu segera ditangani dengan pola penanganan

3

Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

51

yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis. Pola penanganan yang diambil terhadap suatu kawasan permukiman kumuh dapat berupa pemugaran kawasan, peremajaan kawasan, atau permukiman kembali. Pada kasus-kasus tertentu pola penanganan yang diambil dapat merupakan perpaduan dari 2 atau 3 pola penanganan tersebut. Salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh dalam SK Walikota adalah kawasan Kampung Lio. Kampung Lio terletak disebelah timur situ Rawa Besar di Kel. Depok Kec. Pancoran Mas. Wilayah Kampung Lio meliputi 4 RW, yaitu RW 13, RW 14, RW 19, dan RW 20. Sebagian dari wilayah Kp Lio yang memiliki luas sekitar 38.24 Ha diduga merupakan kawasan kumuh illegal karena berada di wilayah sempadan situ. Kawasan padat penduduk yang terletak di belakang pusat pemerintahan kota Depok ini memiliki tingkat ketidakteraturan bangunan yang tinggi, sebagian besar akses jalan lingkungan tidak memadai ditambah dengan tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran, drainase dan sanitasi yang buruk, serta belum terlayani oleh perpipaan air minum. Kondisi ini menjadikan kawasan Kampung Lio sebagai kawasan yang tidak layak huni, rawan pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran. Pada tahun 2007 telah disusun rencana peremajaan kawasan Kampung Lio melalui bantuan teknis Kementerian Pekerjaan Umum. Konsep penanganan juga mencakup penataan di kawasan kumuh Kel. Depok Jaya yang lokasinya berdampingan. Desain penataan kawasan mencakup penataan permukiman, penataan ruang terbuka hijau, penataan jalan dan utilitas lingkungan, pengembangan hunian vertikal, dan penyediaan infrastruktur drainase, persampahan dan air limbah yang dipadukan dengan pemanfaatan potensi wisata situ Rawa Besar. Setelah sembilan tahun berlalu konsep yang direncanakan belum dapat terealisasi dengan berbagai alasan. Meskipun penanganan sektoral terutama peningkatan jalan lingkungan telah dilakukan, hal itu belum signifikan merubah wajah Kampung Lio. Seiring dengan perkembangan kota dan semakin padatnya penduduk di Kampung Lio, permasalahan yang ada diyakini semakin kompleks. Untuk mengkaji ulang konsep penataan kawasan kumuh di Kampung Lio, Kel. Depok dan kawasan kumuh di Kel. Depok Jaya, dalam konstelasi penataan ruang kota Depok yang terbaru maka Bappeda Kota Depok melalui dana APBD Kota Depok T.A. 2016 akan melaksanakan kajian Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh Kampung Lio. 2.

Maksuddan Tujuan

Maksud: Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan rencana desain penataan kawasan kumuh di Kampung Lio Kel. Depok dan kawasan kumuh Kel. Depok Jaya secara terpadu

52

sehingga yang dapat menyelesaikan permasalahan eksisting secara komprehensif dan sesuai dengan rencana pengembangan kota Depok di masa yang akan datang. Tujuan: Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menginvestasikan pembangunan infrastruktur permukiman dan penataan kawasan di permukiman kumuh Kampung Lio Kel. Depok dan permukiman kumuh Kel. Depok Jaya. 3.

Sasaran

Sasaran pekerjaan ini adalah : 1. Tersedianya profil detail permukiman kumuh Kampung Lio Kel. Depok dan Kel. Depok Jaya yang mencakup data fisik dan data non fisik lingkungan permukiman; 2. Tersusunnya konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kampung Lio Kel. Depok dan Kel. Depok Jaya 3. Tersusunnya matriks kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Kampung Lio Kel. Depok dan Kel. Depok Jaya; 4. Tersusunnya desain penataan kawasan permukiman kumuh Kampung Lio Kel. Depok dan Kel. Depok Jaya; 5. Tersedianya peta perencanaan, dokumentasi visual dan visualisasi 3 dimensi perencanaan; 6. Tersedianya perkiraan kebutuhan investasi serta alternatif rencana pendanaan 7. Tersedianya rekomendasi tindak lanjut dari berbagai aspek

4.

Lokasi Kegiatan

Kawasan permukiman kumuh Kampung Lio Kel. Depok dan Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas

5.

Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Kota Depok Tahun 2016

6.

Nama dan Proyek/Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Drs. Dody Setiawan Proyek/Satuan Kerja: BAPPEDA Kota Depok Data Penunjang4

7.

Data Dasar

4

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012 – 2032; 2. Kota Depok Dalam Angka 2010 – 2015; 3. SK Walikota Depok No. 591/250/Kpts/Bapp/Huk/2015 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Depok; 4. Survey baseline 100-0-100 Kota Depok; 5. Data PODES 2014; 6. Data PPLS Kota Depok; 7. Data KK yang belum berakses septiktank;

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

53

8. Data – data lainnya yang berhubungan dan menunjang kajian yang dimaksud. 8.

Standar Teknis

Mengacu kepada Pedoman Teknis / Petunjuk Teknis / SNI yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman serta ketentuan teknis lain yang terkait, yang mencakup namun tidak terbatas pada: 1. Permen PUPR No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 2. Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 3. Peraturan Walikota Depok No. 17 tahun 2012 tentang Pengolahan Air Limbah Domestik 4. Peraturan Walikota Depok No. 14 tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan 5. Standar/ketentuan teknis lainnya yang terkait

9.

Studi-Studi Terdahulu

Studi-studi terdahulu yang terkait antara lain : 1. Perencanaan Peremajaan Kawasan (Urban Renewal) Kota Depok (Satker PKP Jabar, 2007); 2. Rencana Induk Perumahan Permukiman (RIPP) Kota Depok (Bappeda, 2011); 3. Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Depok (Satker PKP Jabar, 2011); 4. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Distarkim, 2013); 5. Masterplan dan DED Air Limbah Kota Depok (Satker PPLP Jabodetabek, 2013) 6. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Kumuh (RP3KP) Kota Depok (Bappeda, 2013); 7. Naskah Akademik RDTR PPK dan SPK Kota Depok (Distarkim, 2014); 8. Pemutakhiran Data Kawasan Kumuh Kota Depok (Bappeda, 2014); 9. Pemutakhiran Studi EHRA Kota Depok (Dinkes, 2015)

10. Referensi Hukum

1. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. UU No. 1 Tahun 20011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. UUNo. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 5. UUNo. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 7. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan; 8. PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum; 9. Perpres No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019; 10. Permen PUPR No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan

54

11.

12. 13.

14.

15.

16. 17.

18.

Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Permen PU No. 1 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Permendagri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) Permen PU Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) Permen PU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) Perda Kota Depok No. 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2012 – 2032; Perda Kota Depok No. 13 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2011 – 2016; Dan peraturan lain yang terkait.

RUANG LINGKUP 11. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh Kampung Lio ini mencakup: 1. Mengumpulkan data sekunder yang diperlukan antara lain peta dasar, dokumen perencanaan daerah, dokumen RTRW, data kumuh, serta data statistik dan hasil survey terkait seperti survey baseline data kumuh, survey EHRA, dan survey lainnya, serta menyiapkan formatformat kegiatan secara lengkap. 2. Melakukan kajian terhadap kebijakan, strategi dan progam pembangunan yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan, dokumen rencana sektor, dan kesesuaian permukiman eksisting terhadap rencana tata ruang kota. 3. Melakukan identifikasi, pendekatan, koordinasi dan kerjasama dengan kelembagaan masyarakat eksisting dan melibatkan partisipasi kelompok swadaya masyarakat dalam pelaksanaan survey. 4. Melakukan survey detil dan pemutakhiran data fisik (7 indikator kumuh) dan non fisik lingkungan permukiman kumuh (by name by address) 5. Melakukan proses verifikasi hasil survey dan melaksanakan FGD di tingkat masyarakat untuk menyepakati profil permukiman kumuh hasil pemutakhiran dan verifikasi. 6. Menyiapkan peta deliniasi permukiman kumuh hasil verifikasi dalam bentuk peta citra dan peta garis, dan peta profil yang menggambarkan kondisi eksisting permukiman kumuh beserta sarana dan prasarananya

55

(skala 1:5000). 7. Melakukan penilaian tingkat kekumuhan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang ditetapkan dalam Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016. 8. Merumuskan daftar serta melakukan pemetaan secara spasialkebutuhan, konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di lokasi kajian. 9. Melakukan pengukuran dan survey investigasi yang diperlukan untuk menyusun desain kawasan. 10. Melakukan kajian konsep desain penanganan permukiman kumuh untuk 7 indikator kekumuhan berdasarkan kondisi kawasan, serta menyusun desain kawasan. 11. Menyusun rencana program penanganan, investasi dan pembiayaan lintas pemangku kepentingan 12. Menyusun peta perencanaan penanganan skala 1:5000 dan skala 1:1000, dan menyiapkan visualisasi 3 dimensi dan animasi pendukung perencanaan 13. Menyiapkan dokumentasi visual berupa foto udara/film visual yang dapat menggambarkan kondisi kawasan serta foto kondisi eksisting yang disandingkan dengan desain rencana penanganan. Dokumentasi foto udara/film juga mencakup kawasan kumuh Kel. Depok di luar Kampung Lio. 12. Keluaran5

Hasil atau output dari pekerjaan ini adalah tersusunnya: 1. Laporan Pendahuluan (Inception Report) 2. Laporan Antara (interim Report) 3. Konsep Laporan Akhir (Draft Final Report) 4. Laporan Akhir (Final Report) 5. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) 6. Dokumentasi visual

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Fasilitas tidak diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan untuk personal dibentuk tim teknis yang berfungsi untuk membantu memberikan masukan terhadap kajian yang disusun konsultan dan juga sebagai fasilitator.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Harus disediakan oleh konsultan sesuai dengan kebutuhan dalam Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh Kampung Lio.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Terbatas pada hasil survey lapangan yang dipadukan dengan data sekunder dan pengalaman profesional sesuai dengan disiplinilmu yang dibutuhkan dalam Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh Kampung Lio, sedangkan muatan lainnya seperti unsur politisdan kepentingan masyarakat menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen.

5

56

16. Jangka Waktu Penyelesaian

75hari kalender setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

17. Tenaga Ahli Posisi Tenaga Ahli Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah

Ahli Infrastruktur Perkotaan

Ahli Lingkungan

Ahli Permukiman

Kualifikasi

Tenaga Ahli, Strata-1 (S1) di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi)/ Arsitektur, memiliki pengalaman profesional yang relevan minimal 5 tahun, memiliki SKA Perencanaan Wilayah dan Kota (502) Tenaga Ahli, Strata-1 (S-1) di bidang Teknik Sipil, memiliki pengalaman profesional yang relevan min. 4 tahun terutama dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan Tenaga Ahli, Strata-1 (S-1) di bidang Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan, memiliki pengalaman profesional yang relevan min. 4 tahun terutama di bidang air minum, sanitasi dan persampahan, pembangunan perumahan dan permukiman serta penanganan permukiman kumuh perkotaan Tenaga Ahli, Strata-1 (S-1) di bidang Teknik Arsitektur, memiliki pengalaman profesional yang relevan min. 4 tahun terutama bidang pembangunan perumahan dan permukiman, desain kawasan serta penanganan permukiman kumuh

Jumlah Orang Bulan 1 orang 2.5 bulan

1 orang 2.5 bulan

1 orang 2.5 bulan

1 orang 2.5 bulan

57

Ahli Desain Grafis

Ahli Pemetaan dan GIS

Ahli Pemberdayaan Masyarakat

perkotaan Tenaga Ahli, Strata-1 (S-1) di bidang Teknik Arsitektur, memiliki pengalaman profesional yang relevan min 4 tahun Tenaga ahli S-1 jurusan Geografi/Geodesi/ Teknik Sipil/ Perencanaan Wilayah Kota dan memiliki pengalaman kerja yang relevan min. 4 tahun Tenaga ahli S-1 jurusan Planologi/Teknik Sipil/ Sosiologi dan memiliki pengalaman kerja yang relevan min. 4 tahun

Tenaga Pendukung Koordinator Min D3 Teknik Surveyor Sipil/Geografi/Geodesi/ Planologi/Arsitektur/ Sosial, pengalaman min 4 tahun Surveyor Min D3 Teknik Sipil/ Geografi/Geodesi/ Planologi/Arsitektur/ Sosial, pengalaman min 3 tahun Drafter/Animasi Min SMA/SMK atau 3D yang sederajat, menguasai software ArcView/ArsGIS dan visualisasi 2D dan 3D yang dibuktikan dengan sertifikat, pengalaman min 3 tahun Administrasi Min SLTA/ Sederajat, Menguasai Microsoft Office, Pengalaman min 3 tahun

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1 orang 2,5 bulan

1 orang 2.5 bulan

2 orang 2.5 bulan

1 orang 2.5 bulan

6 orang 2.5 bulan

2 orang 2.5 bulan

1 orang 2.5 bulan

1. Tahap persiapan :  Membuat interpretasi secara detail terhadap KAK;  menyusun Rencana Kegiatan yang memuat struktur organisasi, jadwal kerja, rencana mobilisasi tenaga ahli, metodologi, sistematika pelaporan,  menyusun desain dan format survey/wawancara;  mengumpulkan dan mempelajari data profil kawasan kumuh, data sekunder dan data statistik yang diperlukan;  berkonsultasi dengan tim teknis dan pihak lain yang terkait

58

2. Tahap survey, pengolahan dan analisa data :  melakukan studi literatur dan pendalaman terhadap kebijakan dan leason learned yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan di Kota Depok,  mengumpulkan data primer dan sekunder terkait isu strategis, potensi dan permasalahan penanganan permukiman kumuh,  Melibatkan partisipasi aktif Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melakukan survei/pemetaan swadaya/survey kampung sendiri di permukiman kumuh dan pengisian format  Melakukan verifikasi lokasi permukiman kumuh, deliniasi kawasan dan cakupan pelayanan infrastruktur pada lokasi permukiman kumuh  Mempertajam profil kawasan kumuh melalui survey kebutuhan yang detail (by name by address) dengn pemetaan sebaran kebutuhan pelayanan infrastruktur menurut indikator kekumuhan  Melakukan koordinasi dengan kelembagaan masyarakat setempat yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman  Melakukan pengukuran lapangan dan survey investigasi yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan profil dan perencanaan kawasan  Menuangkan hasil survey dan perencanaan ke dalam peta dan dokumentasi visual 3. Tahap kajian: Merupakan tahap penelaahan data primer dan sekunder, meliputi:  Melakukan analisis dan pemetaan terhadap isu strategis kawasan, potensi, permasalahan dan tantangan dalam kaitannya dengan pembangunan permukiman perkotaan.  Melakukan overview terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan pengaturan/studi yang terkait seperti Rencana Tata Ruang, SPPIP dan RPKPP, Perencanaan Teknis Sektoral ke-Cipta Karya-an, kebijakan daerah dalam penanganan kumuh serta SK Walikota tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Depok.  Melakukan kajian terhadap konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh di lokasi kegiatan.  Merumuskan metode penanganan permukiman kumuh yang paling tepat dan implementatif sesuai dengan kebutuhan sektor, keterpaduan pelaksanaan program, serta dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya indikasi program penanganan kumuh.  Menyusun desain penataan kawasan yang meliputi: masterplan kawasan perencanaan, rancangan arsitektur, rancangan penghijauan dan tata ruang luar, dan rancangan jaringan utilitas.

59

4. Tahap Focus Group Discussion (FGD)::  Melaksanakan FGD tingkat kawasan (rembug warga) dan FGD tingkat kota untuk menyepakati profil hasil verifikasi. 5. Tahap Penyusunan Laporan  merupakan kegiatan penyusunan laporan mulai dari laporan pendahuluan, antara, draft akhir, akhir dan ringkasan eksekutif.

LAPORAN 19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan berisi pemahaman terhadap KAK, rencana pelaksanaan pekerjaan, metodologi dan pendekatan teknis pelaksanaan pekerjaan, mobilisasi tenaga ahli, jadwal pelaksanaan, dan rencana dan format survey. Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) buku dan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak SPMK diterbitkan.

20. Laporan Antara

Laporan Antara Secara umum laporan ini memuat kemajuan pelaksanaan pekerjaan berupa laporan hasil kompilasi dan pengolahan data survey lapangan, dan kajian terhadap kebijakan daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran pekerjaan,. Secara substansi laporan memuat antara lain:  Overview kebijakan dan dokumen perencanaan kota  Identifikasi potensi, permasalahan dan isu strategis penanganan permukiman kumuh di lokasi kajian  Profil detail permukiman kumuh yang telah terverifikasi yang mencakup data fisik yang terkait dengan 7 indikator kumuh dan data non fisik lingkungan permukiman (by name by address)  Peta deliniasi permukiman kumuh hasil verifikasi dalam bentuk peta citra dan peta garis, dan peta profil permukiman kumuh beserta sarana dan prasarananya (skala 1:5000). Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 6 (enam) minggusejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

21. Draft Laporan Akhir

Draft Laporan Akhir Draft Laporan Akhir sudah berisikan informasi yang hampir lengkap mengenai pelaksanaan pekerjaan yang akan diajukan untuk mendapat masukan dan koreksi dari Tim Teknis. Secara substansi laporan ini memuat antara lain:  Rumusan kebutuhan, konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh dalam bentuk daftar dan peta spasial  Pra desain penataan kawasan

60

Rencana program penanganan, perkiraan besaran investasi dan alternatif pembiayaan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan dan diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan. 22. Laporan Akhir

Laporan Akhir Laporan Akhir berisi materi penyempurnaan Draft Laporan Akhir berdasarkan hasil pembahasan. Laporan akhir juga berisi kesimpulan dan rekomendasi kegiatan dari berbagai aspek sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Tambahan substansi pada laporan ini antara lain:  Desain penataan kawasan  Peta perencanaan penanganan skala 1:5000 dan skala 1:1000 Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) harisejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan beserta 2 (dua) buah cakram padat (compact disc) berisi seluruh laporan, peta, gambar, notulensi, dan paparan.

23. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif berisi inti sari dari Laporan Akhir. Laporan diserahkan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.

24. Dokumen Visual

Dokumentasi visual (foto dan video drone) permukiman kumuh di lokasi kajian dan visualisasi pendukung perencanaan. Diserahkan dalam bentuk DVD sebanyak 10 (sepuluh) keping bersamaan dengan penyerahan Laporan Akhir. HAL-HAL LAIN

25. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

26. Persyaratan Kerjasama

Tidak diperkenankan dikerjasamakan dengan pihak lain.

27. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: Data numerik sesuai dengan kaidah statistic Data Spasial sesuai dengan kaidah geospasial/geodesi.

28. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut: Tim Teknis Kajian Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh Kampung Lio.